DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP., meminta perdebatan ambang batas parlemen 5 persen dimulai dari kejelasan tujuan pemilu. Dampaknya terhadap sistem kepartaian, keterwakilan politik, dan perilaku pemilih harus dihitung sebelum angka itu diputuskan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga ke tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Ketua DPP Partai Aceh, Suadi Sulaiman, yang akrab disapa Adi Laweung.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penerapan ambang batas (parliamentary threshold) di tingkat DPRD yang diusulkan Anggota DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menjadi perhatian dari kalangan akademisi.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe -Akademisi Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Pasya, menilai wacana penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga ke tingkat daerah perlu dipertimbangkan secara serius guna memperkuat sistem kepartaian dan kualitas demokrasi lokal.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen melalui gugatan sengketa Pemilu Legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berbuah hasil. Hal itu merupakan dampak dari banyaknya gugatan PPP yang ditolak atau tidak diterima oleh M
DIALEKSIS.COM | Nasional - Rekapitulasi suara nasional Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI 2024 menyoroti kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam meraih kursi di Senayan untuk pertama kalinya sejak era Reformasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemilihan umum Malaysia akhir pekan lalu belum menghasilkan pemerintahan baru. Raja sampai-sampai turun tangan meminta koalisi menyetor nama calon perdana menteri paling lambat besok, Selasa (22/11/2022).
